Kuasai DPR AS, Partai Republik akan Prioritaskan Penyelidikan atas Keluarga Biden

by -792 Views

Kemenangan tipis Partai Republik dalam merengkuh kendali DPR AS siap mengubah agenda politik Washington, memberdayakan para anggota dari kubu Republik untuk mewujudkan tujuan konservatif mereka dan menantang keras kebijakan Presiden AS Joe Biden dan pemerintahannya.

Tahun depan, Partai Republik menjelaskan, Komite 6 Januari DPR AS, yang menyelidiki peristiwa penyerbuan mematikan para pendukung Trump ke Gedung Kongres AS, akan dibubarkan.

Penyelidikan terhadap putra Presiden Biden, Hunter Biden, yang justru akan segera dimulai. Masalah lain yang menjadi prioritas Partai Republik, seperti keamanan perbatasan negara, hak-hak orang tua, serta pencabutan dana IRS, otoritas pajak AS, akan segera dibahas di DPR.

Hunter Biden, putra dari Presiden Joe Biden, akan menjadi target penyelidikan oleh Komisi DPR AS (foto: dok).

Semua itu adalah gambaran familiar yang mengingatkan pada peristiwa setelah pemilu paruh waktu tahun 2018 dan 2010 – yang sama-sama mengakhiri kekuasaan salah satu partai secara penuh di Washington. Meski demikian, penampilan Partai Republik yang lebih lemah dari yang diperkirakan pada hasil pemilu paruh waktu tahun ini membuat mereka kehilangan amanat penuh dari para pemilih, sehingga mempersulit rencana mereka untuk secara agresif menghadapi Gedung Putih.

Partai Republik sudah jelas menyatakan bahwa prioritas utama mereka setelah memperoleh kendali DPR adalah melakukan penyelidikan, di antaranya penyelidikan terhadap kesepakatan bisnis Hunter Biden, penarikan pasukan AS dari Afghanistan, imigrasi ilegal di perbatasan AS dan Meksiko, hingga miliaran dolar anggaran pandemi COVID-19 yang dicuri atau dibelanjakan secara sembrono.

Sehari setelah meraih kendali DPR AS, sekelompok anggota DPR dari Partai Republik menjabarkan rencana pertama mereka setelah resmi menjadi mayoritas tahun depan, yaitu menyelidiki keluarga Biden. Pada konferensi pers hari Kamis, James Comer, yang akan menjadi kepala komite pengawasan DPR, dan Jim Jordan, yang akan menjadi kepala komite yudisial yang memiliki pengaruh besar di DPR, memfokuskan temuan baru berupa “bukti yang belum diungkap sebelumnya” mengenai Joe Biden dan putranya, Hunter Biden.

“Yang jelas: Joe Biden adalah pemain pentingnya. Bukti ini memicu pertanyaan yang meresahkan tentang apakah Presiden Biden merupakan ancaman keamanan nasional? Dan apakah ia disusupi oleh pemerintah asing?,” kata Comer, anggota kubu Republik asal Kentucky, kepada wartawan.

Selama setahun terakhir, kubu Republik dan staf mereka telah menganalisis teks pesan dan transaksi keuangan khusus di laptop Hunter Biden dan juga mendiskusikan rencana untuk menerbitkan surat panggilan Kongres kepada entitas asing yang terlibat dalam pembayaran kepada Hunter Biden.

Masalah pajak dan bisnis asing Hunter Biden sendiri tengah diselidiki aparat federal, di mana dewan juri persidangan di Delaware sudah menyimak beberapa kesaksian beberapa bulan lalu terkait masalah itu. Meskipun Hunter tidak pernah menjabat posisi apapun dalam kampanye pilpres sang ayah maupun di Gedung Putih, keanggotaan Hunter Biden dalam dewan perusahaan energi Ukraina dan upayanya untuk mencapai kesepakatan bisnis dengan Tiongkok sudah lama memicu pertanyaan: apakah ia memperdagangkan posisi sang ayah sebagai presiden? Apa yang dimaksud dengan istilah “big guy,” atau “si pembesar,” yang disebut-sebut ada dalam rekam jejak emailnya?

Joe Biden sendiri mengatakan dirinya tidak pernah membahas bisnis asing sang putra dengan putranya tersebut. Selain itu, tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Presiden Biden terlilit dalam penyelidikan federal yang mengulik kasus sang putra.

Di sisi lain, Gedung Putih sudah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan lamanya untuk menghadapi kemungkinan penyelidikan terhadap keluarga Biden, meskipun segala sesuatu yang terkait secara khusus dengan Hunter Biden akan disampaikan langsung oleh pengacaranya, yang tidak segera menanggapi pertanyaan AP hari Kamis (17/11).

Ketika menanggapi konferensi pers anggota DPR Partai Republik hari Kamis, Gedung Putih menolak usulan penyelidikan itu karena dinilai bermotif politik.

“Presiden Biden tidak akan membiarkan serangan-serangan politik ini mengalihkan perhatiannya dari masalah prioritas rakyat Amerika, dan kami harap anggota Kongres dari Partai Republik akan bergabung bersama kami dalam menghadapi itu semua, alih-alih membuang-buang waktu dan tenaga untuk melancarkan dendam politik,” kata Ian Sams, juru bicara kantor penasihat Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan. [rd/jm]

Sumber: www.voaindonesia.com

No More Posts Available.

No more pages to load.